Cegah Korupsi, Kemendagri Ingatkan BUMD Fokus Bidang Usaha yang Dimiliki
Jakarta – Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semakin gencar diperbaiki pemerintah. Untuk memperbaikinya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Perlunya perbaikan pengelolaan terpampang jelas dari total aset BUMD mencapai yang Rp854 Triliun. Dari jumlah tersebut, sayangnya BUMD yang merugi mencapai 291 dari keseluruhan BUMD.
Merespons itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, menekankan, penguatan, pembinaan dan pengawasan BUMD dilakukan dengan beberapa cara, terutama bahwa BUMD harus berfokus pada bidang usaha yang dimilikinya.
“BUMD agar hanya fokus pada bidang usahnya. Kedua, direksi saat ini dipastikan telah membuat Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD, Standard Operating Procedure (SOP), serta membentuk dan mengoptimalkan peran Satuan Pengawas Intenal (SPI),” tukasnya dalam Podcast Bincang Stranas yang digelar secara daring oleh Stranas PK, Kamis (8/9).
Selain itu, BUMD diharapkan mampu menyusun peraturan direksi terkait dengan peraturan barang dan jasa. BUMD juga perlu mengkaji secara rasional kebutuhan riil pegawai yang dibutuhkan. Ini artinya, proporsi antara komisaris dan direksi perlu diperhatikan dan bukan hanya menempatkan semua orang pada posisi itu.
Fatoni juga menegaskan bahwa bagi BUMD yang mengalami kerugian atau sedang dalam kondisi tidak sehat, untuk segera melaporkan hasil analisis keuangannya. Ini untuk mencegah perusahaan terjun bebas dan tidak bisa diselamatkan. Terakhir, Fatoni meminta BUMD untuk melakukan koordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apabila merencanakan penambahan modal untuk badan usaha.
“Perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan BUMD agar secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi, salah satunya dengan penilaian kinerja BUMD,” ucapnya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordiantor Stranas PK, Pahala Nainggolan, merekomendasikan beberapa hal terkait ini. Pertama, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kunci.
“Penguatan SDM Pembina melalui rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kebutuhan dan rekrutmen tenaga professional. Titipan boleh, asal kompeten. Jangan taruh orang yang tidak berkompeten,” ujar Pahala.
