Ditjen Bina Keuda Bahas Implementasi Fleksibilitas BLUD

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri ke-47 bertajuk “Implementasi Fleksibilitas BLUD: Permasalahan yang Dihadapi dan Solusinya”. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan pengelolaan sekaligus memahami berbagai isu strategis BLUD, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut berpartisipasi dalam suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Melalui momentum ini besar harapan para pejuang pelayanan publik dapat semakin semangat, inovatif, produktif, dan semakin trengginas dalam memberikan produk layanan publik yang bermutu, efektif, optimal, serta berdaya saing tinggi yang tentunya dapat berimplikasi maksimal bagi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera,” jelas Maurits.

Maurits menegaskan pentingnya mengoptimalkan penerapan dan pengelolaan BLUD agar semakin efektif dan fleksibel untuk menjamin pelayanan publik yang kian berkualitas. Hal ini baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan jenis layanan umum lainnya. Upaya ini penting dilakukan agar kinerja organisasi penyelenggara layanan publik semakin profesional, fleksibel, dan kapabel sesuai cita-cita masyarakat.

“Fleksibilitas BLUD tentunya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD baik rumah sakit daerah, Puskesmas, SMK, ataupun UPTD pengelola layanan umum lainnya dalam akselerasi pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana, kebutuhan operasional, dan kebutuhan lainnya, serta keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi program/kegiatan sebagai bentuk pengembangan layanan guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing,” tegas Maurits.

Dia menyampaikan, Ditjen Bina Keuda selaku pembina keuangan di daerah terus berkomitmen menghadirkan berbagai solusi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk dengan penerapan BLUD untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pelayanan publik.

“Berbagai dukungan telah dilakukan baik berupa dukungan pendampingan, asistensi, maupun penerbitan dan sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD. Akan tetapi dalam implementasinya tentu masih menemui berbagai kendala, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun dari eksternal organisasi pemerintah,” tutur Maurits.

Oleh karenanya, Maurits berharap, kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan pembinaan maupun penyelenggaraan teknis operasional pelayanan publik di seluruh Indonesia. Para peserta diharapkan mengikuti dan merespons, serta menggali secara optimal aturan dan mekanisme mengelola BLUD secara baik dan benar. Hal ini khususnya berkaitan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan, fleksibilitas, serta pengaturan regional terkait implementasi BLUD.

“Dalam mengimplementasikan BLUD secara optimal, tentunya sangat dibutuhkan kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD itu sendiri. Baik antara BLUD dengan SKPD selaku pembina teknis, BLUD dengan SKPD selaku pembina keuangan, OPD selaku kordinator, maupun antar-OPD yang mempunyai tusi (tugas pokok dan fungsi) pembinaan BLUD. Sehingga dengan demikian senantiasa akan menghadirkan solusi yang tepat terhadap pengelolaan BLUD secara berkelanjutan,” ujar Maurits.

Dalam kesempatan itu, turut hadir sejumlah narasumber di antaranya Kasubdit BLUD Direktorat BUMD, BLUD dan BMD R. Wisnu Saputro, Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Agil Mulyaeni, serta Tenaga Ahli LPPSP FISIP Universitas Indonesia Bramana Purwasetya. Adapun materi yang dibahas di antaranya mengenai pendalaman permasalahan, isu-isu strategis implementasi BLUD, teknis pengelolaan keuangan BLUD, dan penyusunan penyajian laporan kinerja BLUD bidang kesehatan, serta best practice-nya.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 5.655 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta tersebut berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud Riset dan Teknologi, serta LKPP. Kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Biro/Bagian Perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Direktur Rumah Sakit Daerah seluruh Indonesia, Kepala Puskesmas seluruh Indonesia, Kepala SMKN seluruh Indonesia, Tenaga ahli LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, serta jajaran Pemda.