Dorong Percepatan Realisasi APBD, Tim Kemendagri, Kemenkeu, dan DPR RI Turun Langsung ke Kabupaten Jembrana
Jembrana – Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turun langsung ke Kabupaten Jembrana dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut sekaligus dirangkaikan dengan acara Sosialiasi Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) di Aula Jimbawarna Kantor Bupati Jembrana, Bali, Kamis (20/7/2023).
Dalam acara ini, tim Kemendagri melakukan evaluasi terhadap realisasi APBD menjelang triwulan III. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni membeberkan kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 per 17 Juli 2023.
“Saat ini realisasi pendapatan APBD provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp514,81 triliun atau 41,73 persen. Sedangkan realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp439,47 triliun atau 34,01 persen,” ujar Fatoni.
Melihat kondisi tersebut, Kemendagri tidak henti-hentinya melakukan monev dan asistensi guna mendorong percepatan realisasi APBD. Kemendagri juga terus mengingatkan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan realisasi APBD serta menjaga konsistensinya.
“Pemda wajib membuat target capaian realisasi APBD per triwulan dengan tetap memperhatikan output, outcome, dan impact yang telah direncanakan. Target realisasi yang baik adalah untuk triwulan pertama sebesar 20 persen, triwulan kedua menjadi 50 persen, triwulan ketiga realisasi 80 persen dan triwulan keempat realisasi mendekati 100 persen,” katanya.
Pada kesempatan itu, tim Kemendagri menyampaikan sejumlah kendala dan solusi percepatan realisasi APBD. Di antararanya dengan melakukan lelang dini, pembuatan target realisasi per triwulan, melakukan monev secara rutin oleh kepala daerah, sekretaris daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Selain itu, perlu pembentukan tim pengelola keuangan sejak awal tahun dan tidak menggunakan tahun anggaran. Kemudian dengan belanja melalui e-Katalog, e-Katalog lokal dan toko daring, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Darrah (KKPD), percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, penagihan pencairan dilakukan per termin, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kita semua harus berupaya agar APBD terealisasi dengan maksimal, agar apa yang direncanakan dan ditargetkan menuju kesejahteraan masyarakat betul-betul tercapai,” terang Fatoni.
Lebih lanjut Fatoni berharap, dengan komitmen bersama dan memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat serta percepatan realisasi APBD sejak awal tahun, realisasi APBD dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, diharapkan agar upaya tersebut mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan, dan pelayanan publik.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini dihadiri jajaran Pemda Jembrana meliputi Bupati Jembrana, Sekretaris Daerah, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan Kepala Desa se-Kabupaten Jembrana.
