Realisasi Anggaran Meningkat, Kepala BSKDN Imbau Jajarannya Tetap Prioritaskan Kegiatan Berbasis Kepentingan Masyarakat
Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajaranya untuk tetap memprioritaskan kegiatan berbasis kepentingan masyarakat. Hal itu sejalan dengan realisasi anggaran yang terus meningkat.
Dalam sambutannya, dia mengatakan per Selasa tanggal 1 Agustus 2023, realisasi anggaran BSKDN menempati posisi ketiga dari sebelas komponen Kemendagri dengan capaian 60,6 persen dari total anggaran sebesar Rp 53 miliar. Dia berharap realisasi tersebut dapat terus meningkat hingga akhir tahun nanti.
“Ritmenya perlu kita pertahankan Bapak/Ibu sekalian sampai akhir tahun, kalau berdasarkan lampiran 3 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu karena sudah memenuhi atau kinerjanya boleh dikatakan lebih baik dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” ungkapnya saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran BSKDN Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Aula BSKDN pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Selain memperhatikan realisasi anggaran, dia mengimbau jajarannya untuk memastikan kegiatan BSKDN memiliki nilai kebermanfaatan yang jelas untuk masyarakat luas. “Yang berikutnya, yang berkaitan dengan kinerja, jumlah uang yang dipercayakan pada kita (BSKDN) sebesar 53 miliar ini harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar kita bisa _deliver_ kepada penerima manfaat dari keberadaan BSKDN,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan pihaknya terus berupaya meningkatkan realiasi kegiatan kerja sama dengan sejumlah pihak. Misalnya kerja sama BSKDN dengan United States Agency for International Development (USAID) dengan program melingkupi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) yang ditargetkan selesai pada Agustus 2023. Kerja sama tersebut terkait pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang merupakan indeks komposit untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami yakin dengan manajemen berikut kepemimpinan yang ada saat ini, saya yakin kegiatan ini (penyempurnaan ITKPD) dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap dipantau terus, realisasi akhirnya seperti apa lalu begitu kita akan terima sebagai hasil pekerjaan tahu 2023, diskusikan pada bagian perencanaan (terkait) tindak lanjut di tahun 2024 nanti,” tegasnya.
