Kepala BSKDN Imbau Pemprov Maluku Susun RKPD Berlandaskan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Ambon – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlandaskan pada ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Pesan itu disampaikan Yusharto saat menjadi narasumber dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Maluku 2024 yang mengusung tema “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Santika Premiere Maluku pada Kamis, 13 April 2023.
Lebih lanjut, Yusharto berharap Pemprov Maluku dapat mensinkronkan tema dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Maluku dengan prioritas nasional tahun 2024. Pada awal tahun 2023, kata Yusharto, sinkornisasi perencanaan pusat dan daerah telah dilakukan oleh Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh pemerintah provinsi melalui pelaksanaan Rakortekrenbang.
“Hasil pembahasan Rakortekrenbang berupa dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai terget capaian pembangunan nasional tahun 2024 yang diharapkan dapat dikawal hingga penetapan Perkada tentang RKPD tahun 2024,” ungkapnya.
Menurut Yusharto, selain mengawal dukungan terhadap pencapaian target nasional tahun 2024, Pemprov Maluku juga perlu mengoptimalkan sektor unggulan yang ada di wilayahnya. Sektor unggulan tersebut meliputi tiga komoditas sektor pertanian yakni cengkeh, kelapa, dan pala. Sektor perikanan menjadi sektor unggulan lainnya yang dimiliki Maluku. Bahkan sektor perikanan telah diarahkan sebagai lumbung ikan nasional. Selain itu, sektor pariwisata juga perlu mendapat perhatian lebih, seperti wisata bahari, wisata sejarah, wisata alam maupun buatan.
Dalam kesempatan itu, Yusharto mengungkapkan capaian ekonomi Provinsi Maluku yang tumbuh secara bertahap menjadi 5,73 persen. Walaupun sempat mengalami kontraksi sebesar minus 0,29 persen pada tahun 2020. “Untuk itu, atas capaian ini kami sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan kepada seluruh sektor. Namun kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat posisi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Maluku masih berada pada posisi 26 dari 34 provinsi,” terangnya.
Untuk itu, Yusharto mengimbau agar Pemprov Maluku melakukan sejumlah langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut agar tetap berada di angka 5 persen. Adapun langkah strategis tersebut meliputi mengoptimalkan sektor unggulan, mengembangkan potensi ekonomi berbagai sektor, hingga meningkatkan keterampilan SDM melalui berbagai pelatihan.
“Diharapkan Pemprov Maluku juga dapat mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak utamanya swasta dalam pengembangan program kerja. Isu lain yang perlu disikapi adalah inklusifitas penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan,” pungkasnya.
