Sukseskan Program Pembangunan, Kepala Daerah di Papua Diminta Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan
Sorong – Berbagai program pembangunan di wilayah Papua perlu didukung dengan stabilitas politik dan keamanan agar realisasinya berjalan lancar. Karena itu, kepala daerah di wilayah tersebut perlu terus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk DPRD setempat.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023).
“Dinamika masih terjadi, tapi jangan sampai terjadi mengganggu, jangan mengganggu roda pemerintahan,” jelas Mendagri.
Dalam menangani masalah keamanan, lanjut Mendagri, pemerintah daerah (Pemda) perlu menerapkan cara-cara pendekatan pembangunan yang menyejahterakan. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan, dan juga TNI. Oleh karenanya, rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu betul-betul diaktifkan.
“Rapat paling tidak, mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, itu penting sekali untuk saling (bekerja sama),” ujar Mendagri.
Pemda, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan tanpa didukung oleh pihak terkait lainnya, seperti aparat penegak hukum. Namun sekali lagi, hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan pendekatan kesejahteraan melalui berbagai program. “Jadi, bangun sekali lagi dengan semua pihak, sehingga politik dan keamanan bisa terjaga,” ujarnya.
Dia menegaskan, keamanan merupakan kondisi yang harus diciptakan dan dirawat. Terkadang, kesadaran pentingnya menjaga keamanan tersebut baru muncul setelah terjadi gangguan. Padahal gangguan tersebut akan berdampak terhadap jalannya program yang sudah dicanangkan. Selain itu, Pemda jangan sampai jarang menyerap aspirasi masyarakat dan sibuk dengan urusannya sendiri. Sikap seperti itu seolah menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada pihak aparat. Padahal, Pemda dapat melakukan langkah intervensi melalui upaya pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.
“Jadi bersama-sama dengan komponen lain jaga stabilitas keamanan, khusus Pemda genjot dengan pembangunan,” tandasnya.
Dalam Rakor tersebut Mendagri didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Turut hadir dalam Rakor itu Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat, Pj. Gubernur Papua Tengah, Pj. Gubernur Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, dan Pj. Gubernur Papua Barat Daya.
Kemudian hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bupati/wali kota se-tanah Papua, serta pihak terkait lainnya.
