Kemendagri Paparkan Sinkronisasi RKP Nasional dan Provinsi Malut di Musrenbang RKPD Malut
Maluku – Pada tiga tahun terakhir (2020-2022), pendapatan APBD di Provinsi Maluku Utara mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2020 total pendapatan Provinsi Maluku Utara sebesar 2.795 triliun naik menjadi 2.912 triliun di Tahun 2022. Dari sisi PAD mengalami peningkatan hingga Tahun 2022. Dari sisi belanja, total belanja pada APBD Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 Belanja di Tahun 2020 sebesar 3.357 Triliun dan di Tahun 2022 turun menjadi 3.024 Triliun.
Demikian disampaikan Deputi bidang Pengeloaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kemendagri, Bapak Letjen TNI (Purn) Jefri Apoly Rahawarin pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 di Sahid Bella Hotel, Jum’at (28/4/23)
Jefri Apoly Rahawarin mengatakan alokasi pendanaan yang ada di Provinsi Maluku Utara agar disesuaikan dengan upaya peningkatan kualitas belanja yang fokus untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
“Hal lain yang perlu dipastikan aspek belanja harus memperhatikan kemampuan pendapatan daerah sehingga alokasi kebijakan belanja daerah dapat selaras dengan pendapatan daerah”, kata Jefri
Lanjut Jefri, Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Tahun 2024.
Peserta dan undangan musrembang RKPD Malut tahun 2024(foto:ADM)
Kemudian, Pengoptimalan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan dan isu pembangunan daerah.
Selain itu, Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks dan memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional Tahun 2024 sebagai bagian dari menjamin sinkronsasi, keselerasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat dan Daerah.
Ia juga berharap agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera menetapkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Diketahui, Tujuh prioritas RKP adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
Sementara, Tujuh prioritas RKPD Maluku Utara adalah Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan kemiskinan, Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni social, Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar, Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan, Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi, Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah.
