Webinar MIPI Bahas Kabar IKN Terkini
Jakarta – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar dengan tema Menengok Perkembangan Ibu Kota Nusantara, Sabtu (22/10/2022).
Webinar dihadiri oleh Ketua Umum MIPI Bachtiar dan sebagai narasumber hadir Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati, Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Dendy Apriandi.
Bachtiar berpendapat ada banyak sekali hal yang dapat dikaji dari IKN. Sebab publik selama ini memiliki pertanyaan tentang apa saja yang terjadi di IKN, sejauh mana persiapan-persiapan yang telah dilakukan, peluang-peluang apa yang mungkin bisa masyarakat peroleh, dan bagaimana aparatur negara ketika IKN dilaksanakan di tahun 2024 nanti.
“Dalam soal itu lah MIPI melakukan kajian webinar ini. Bagi MIPI, IKN adalah sebuah fenomena dan peristiwa pemerintahan yang sangat mungkin darinya didapatkan banyak perspektif untuk pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia,” terang Bachtiar.
Melanjutkan pengantar dari Ketua Umum MIPI, Thomas berpandangan pertanyaan publik mengenai perkembangan IKN baik yang bernada pesimis maupun optimis harus dijawab dengan baik melalui tindakan dan kerja.
“Kondisi hari ini kalau kita lihat di lapangan, pembangunan telah berjalan masif. Beberapa yang bisa dilihat di antaranya pembangunan jalan tol yang sebentar lagi selesai, dari aspek lingkungan kita juga melakukan forestasi dengan pembibitan yang masif, serta telah dibangun perumahan untuk 15.000 tenaga kerja,” kata Thomas.
Menurutnya IKN merupakan mimpi besar untuk membangun Ibu Kota dunia. Di sana terdapat 6.671 hektare kawasan pusat pemerintahan yang akan dibangun, sedangkan kawasan IKN sendiri sebesar 56.160 Hektare dan kawasan pengembangan IKN sebesar 199.960 Hektare ditambah kawasan perairan 68.168 Hektare.
“Sehingga jika dijumlah kawasan darat dan perairan itu sebesar 324.332 Hektare. Wilayah daratnya ini lima kali lebih luas dari wilayah Jakarta. Maka pembangunannya akan dilakukan dengan cara baru,” terangnya.
Apa yang dimaksud Thomas dengan cara baru adalah adanya pembicaraan mengenai energi baru dan terbarukan, bagaimana standar pelayanan perkotaan itu diterapkan, kita bicara smartwave managemen mengenai sampah, kita bicara juga terkait mobile transportation, future ready office, hingga soal less paper dan model kantor yang berbeda.
Dari sisi investasi Dendy menerangkan terdapat kenutuhan investasi pada IKN yang jumlahnya berkisar 466 hingga 486 Triliun rupiah. Dalam soal itu Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk membuka seluas-luasnya peluang investasi bagi pelaku usaha dengan stimulus tertentu.
“Keseluruhan kebutuhan itu, 19% nya disediakan oleh APBN dan sisanya 81% diharapkan peran serta swasta,” tutur Dendy.
